Peran Hukum Tata Usaha Negara

Peran Hukum Tata Usaha Negara

       Dalam konsep negara hukum, tujuan negara adalah keadilan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, negara dalam memerintah berdasarkan atas keadilan dan hukum memberi kepada setiap manusia apa yang sebenarnya berhak ia terima sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai.

        Dalam suatu negara modern, campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat menimbulkan pula kebutuhan akan adanya perangkat-perangkat Hukum Tata Usaha Negara yang mengatur dan mengorganisir setiap organ pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik guna memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan hal-hal yang baru diberbagai sektor kehidupan masyarakat.

        Dalam negara kesejahteraan (welfare state) sekarang ini tugas pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan umum sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, diperlukan pengaturan berdasarkan hukum mengenai struktur, fungsi dan kewenangan aparat pemerintah, sehingga dapat dipertanggung jawabkan segala kebijakan pemerintah dalam hal tugas dan fungsinya.

        Keberadaan Hukum Tata Usaha Negara dalam suatu negara sangat penting, baik untuk administrasi negara maupun bagi masyarakat luas. Dengan adanya Hukum Tata Usaha Negara, aparat pemerintah diharapkan dapat mengelola organ-organ atau badan-badan negara sesuai dengan fungsinya, serta mengetahui batas-batas kewenangan dengan sanksi yang akan diterapkan apabila terjadi penyelewengan kewenangan tersebut.

        Contohnya pada kewenangan presiden selaku fungsinya sebagai kepala pemerintahan memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, seperti pengangkatan menteri-menteri negara. Akan tetapi kewenangan tersebut masih diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian menteri. Hal ini bertujuan agar kekuasaan presiden digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara hukum apabila terdapat penyelewengan.

      Contoh lainnya tentang peran Hukum Tata Usaha Negara mengatur administrasi kepegawaian, keuangan negara, pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, dan lain-lain. Diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang jelas, teratur dan transparan agar tujuan negara dapat segera terwujud.

        Hukum Tata Usaha Negara keberadaannya selain berperan dalam mengatur kewenangan, tugas dan fungsi administrasi negara yaitu melalui peraturan-peraturan hukum, di satu bagian juga berperan dalam mengelola organ-organ negara agar tidak saling tumpah tindih antara satu sama lain dan juga menjamin agar organ-organ negara tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik melaui perencanaan yang matang.

                   Daftar Pustaka

https://www.google.co.id/amp/s/sukatulis.wordpress.com/2011/10/16/pengertian-hukum-tata-negara/amp/


pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/hukum-tata-negara.html?m=1

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia#Hukum_tata_negara